UPAYA CAMAT DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN (Studi Kasus Masyarakat Dengan PT. Borneo Bakti Sejahtera di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu)

Oleh Muttaqin Khabibullah

Sunday, 24 April 2016

Bagikan :

Tweet

eJournal Pemerintahan Integratif,  2015,  3 (1 ): 88-101 ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id © Copyright 2015

Mimiknawati[1]

Abstrak

Mimiknawati, Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan (Studi Kasus Masyarakat dengan PT. Borneo Bakti Sejahtera di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu), oleh pembimbing Bapak Drs.H.Muhammad Noor, M.si dan Bapak Drs. Sughandi. M.si.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai dan bagaimana tugas pokok dan fungsi Camat  dalam  penyelegaraan pemerintah tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2004 pasal 126. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum. Untuk mengetahuinya penulis melakukan observasi,wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi.

            Penelitian ini di laksanakan di Kampung Rukun Damai dan Kantor Kecamatan Long Bagun.Teknik pengumpulan data mengunakan model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengunakan penelitian kepustakaan, servasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah 1 orang dari kecamatan dan 3 orang dari pemerintahan Kampung, 1 orang dari PT. Borneo Bakti Sejahtera dan 1 beberapa dari Masyarakat.

            Hasil penelitian ini menunjukan upaya Camat dalam menyelesaikan konflik dengan melakukan konsultasi, arbitrase dan mediasi terhadap  pihak yang berkonflik. Konflik tersebut disebabkan tuntutan dari pihak Masyarakat kepada pihak perusahaan atas  ganti rugi terhadap lahan / tanah.

Kata Kunci : Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan perkebunan perlu dijamin berkelanjutannya serta ditingkatkan peranan dan fungsinya.

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari Pengembangan perkebunan dalam seluruh kebijakan pembagunan Nasional. Pembanguanan di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pengembangan perkebunan di Indonesia,   termasuk kelapa sawit, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku dalam Negeri, mendorong pengembangan wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, ijin tambang batu bara dan sumber daya alam lainya, sehingga banyak perusahaan masuk di daerah Kabupten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, salah satunya adalah perusahaan perkebunana kelapa sawit.  Prospek perkebunan kelapa sawit di Mahakam Ulu pada umumnya sangat cerah dan perkembangan sub perkebunan di daerah ini sangat pesat, karena Kabupaten Mahakam Ulu kaya akan sumber daya alam (SDA). Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di sekitar pertambangan, dampak positifnya antara lain: (1) Adanya lapangan kerja bagi masyarakat (2) Meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat (3) Adanya infrastruktur bagi masyarakat setempat.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa secara umum kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif apabila dilakuakn disembarangan tempat yang dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya merusak lingkungan saja tetapi hal negatif yang dapat dilihat, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menbutuhkan lahan yang sangat luas sehingga hampir secara keseluruhan lahan masyarakat di garap oleh perusahaan kelapa sawit maka dapat merugikan pihak masyarakat di sekitar perusahaan yang mana lahan masyarakat menjadi sasaran utama perusahaan untuk beroperasi dan mengakibatkan lahan masyarakat berkurang sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan lahan untuk berladang.

Namun setiap pembangunan pasti terkandung permasalahan salah satunya dalam pembangunan perkebunan dimungkinkan terdapat sebagian kegiatan atau seluruhnya lahan atau tanah milik perorangan atau kelompok yang akan digunakan sebagai tapak pembangunan infrastruktur sehingga dalam implementasinya akan dilaksanakan pembebasan terhadap lahan/tanah tersebut. Dalam Proses pembebasan lahan tersebut dimungkinkan akan menimbulkan dampak terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat terjadi karena pengelolaan lahan serta penolakan masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Selain itu konflik juga dapat muncul apabila masyarakat yang memiliki lahan atau tanah tidak melepas hak atas tanahnya, pencabutan hak atau pembebasan hak ini menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang memiliki tanah dan ganti rugi lahan yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pada bulan April 2011 Perusahaan PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera)  masuk didaerah Kampung Rukun Damai. Dengan masuknya PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera) menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Konflik disebabkan masyarakat tidak  menerima ganti rugi yang di berikan oleh pihak perusahaan karena  ganti rugi yang diberikan  tidak sesuai yang diinginkan masyarakat  Ganti Rugi yang di berikan hanya sebesar Rp 350.000,- 1 Ha kini masyarakat menuntut perusahan harus memberikan Ganti Rugi lahan / Tanah lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan. Namun dari pihak perusaahan belum memberikan ganti rugi lahan /tahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal itu menyebabkan terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera) dan terjadi tindakan anarkis dari masyarakat seperti, masyarakat membakar alat-alat berat milik PT.BBS (Borneo Bakti Sejahtera), dan masyarakat menuntut agar PT.BBS (Borneo Bakti Sejahtera) berhenti beroperasi serta  pencabutan kunci alat berat perusahaan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak kerugian  pada PT BBS (Borneo Bakti Sejahtera). Konflik Pertanahan tersebut tidak dapat di selesaikan oleh Aparat Kampung dan Lembaga Adat Kampung Rukun Damai sehingga Konflik dilimpahkan kepada  Camat Long Bagun dengan harapan Camat dapat menyelasaikan Konflik. 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati atau Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

1.   Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dandipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

2.   Camat adalah  perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan Camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian konflik

Menurut Pickering (2004) Pada dasarnya konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Konflik terjadi bila satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik.

Fisher, dkk (2004) dalam Hidayat, dkk (2006) mendefinisikan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang  memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.

Teori-teori Konflik

Teori-teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dalam Dr. Nurhadiantomo (2004) sebagai berikut :

1.    Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.

2.    Setiap masyarakat di dalam dirinya terkandung konflik-konflik atau dengan kata lain bahwa konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.

3.    Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.

4.    Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atas dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

Tipe- tipe Konflik

Hidayat, dkk (2006) mengatakan, ada beberapa tipe konflik yang masing-masing memepunyai potensi dan tantangan sendiri :

1.   Tanpa konflik

2.        konflik laten ialah sifatnya tersembunyi dan perlu diangakat kepermukaan sehimgga ditanggani secara efektif.

3.        konflik terbuka ialah yang  berakar  dalam dan  memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya dan berbagai efeknya;

4.        konflik di permukaan yakni memiliki akar yang dangkal dan muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat ditangai secara efektif.

Bentuk-bentuk Konflik

            Menurut Nana Mulyana, ddk, 2001  konflik dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain :

a.    Data Conflicts, yaitu konflik yang terjadi karena  adanya kesalahpahaman terhadap suatu fakta atau kejadian. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh adanya miniformasi ataupun karena salah interprestasi. Konflik semacam ini merupakan konflik yang paling  mudah untuk diselesaikan.

b.    Interest Conflicts, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempumyai keinginan dan tujuan yang berbeda. Seperti belum optimalnya system kelembagaan dan sistem koordinasi.

c.    Value Conflicts, yaitu terjadi karena setiap kelompok mempunyai suatu keyakinan atau pandangan yang berbeda.

d.    Relationship Conflicts, yaitu konflik yang terjadi karena adanya miskomunikasi, tingkah laku atau kebiasaan satu kelompok yang dianggap negatif oleh kelompok lain, maupun kondisi emosi masing –masing kelompok yang tidak terkendali.

e.    Structural Conflicts, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kekutan atau kekuasaan yang berbeda antar kelompok ataupun karena adanya perbedaan kewenangan dalam pengusaan suatu sumber daya sehingga pada akhirnya tercipta suatu situasi yang mencerminkan rasa ketidakadilan.

Proses Terjadinya Konflik

Marx (dalam Lisman Sumardjani), melihat proses dari konflik sosial dimulai dengan terciptanya tiga kelas besar berdasar kepemilikan (Lahan, modal, tenaga kerja); eksploitasi tenaga kerja (buruh); penggunaan kekuasaan Negara oleh pemodal untuk mendukung eksploitasi ini; tumbuhnya homogenitas disetiap kelas, karena pemodal berhasil menghilangkan mereka dan meraih kekayaan sedangkan pekerja tenggelam dalam kemiskinan ekstrim; generalisasi dan pengorganisasian perjuangan kelas; terserapnya kelompok pemilik lahan menjadi borjuis, tumbuhnya kesadaran kelas dan perjuangan secara terbuka; dan runtuhnya masyarakat kapitalis dan berhasilnya kelas pekerja.

Pemetaan Konflik

Menurut fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. (Fisher, 2001)

Cara Penyelesaian Konflik

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesedian dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (inrevensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. a. Diatasi oleh pihak-pihak yang bersengketa:

1. Rujuk: Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.

2. Persuasi: Usaha mengubah po-sisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.

3. Tawar-menawar: Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.

4. Pemecahan masalah terpadu: Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama de¬ngan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.

5. Penarikan diri: Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.

6. Pemaksaan dan penekanan: Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

b.  Intervensi (campur tangan) pihak ketiga:

Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

1.    Arbitrase (arbitration): Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

2.    Penengahan (mediation): Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.

3.    Konsultasi: Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. la menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

Pengertian Lahan

Pengertian yang luas yang digunakan tentang lahan ialah suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh murad atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang.

Aktor Pengguna Lahan

Menurut Nana Mulyana, dkk, (2001) pihak yang terlibat dalam pengguna lahan  antara lain:

1.   Masyarakat local ( local Community), adalah campuran dari masyarakat setempat (adat) dan masyarakat pendatang yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Masyarakat yang telah menetap dimulai sejak nenek moyang terdahulu dan masyarakat pendatang adalah masyarakat yang telah tinggal dan  menetap dalam jangka waktu yang lama.

2.   Masyarakat pendatang dan trasmigrasi, adalah masyarakat yang berasal dari berbagai  daerah, yang di akibatkan oleh desakan faktor ekonomi,  sosial, budaya dan politik daerah tempat asalnya kurang memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidupnya. Sehingga untuk memperbaiki tingkat hidupnya, mereka lebih tertarik untuk bermigrasi ke empat lain yang menjanjikan.

3.   Lembaga pemerintah, adalah lembaga pemerintah pusat di daerah yang mempunyai fungsi dan peran sebagai fasilitator  pengatur dan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang pelaksaannya di  jabarkandalam bentuk peraturan perundang-undang.

4.   Pihak swasta (HPH/HTI), adalah pihak sawsta yang bergerak dibidang uasaha kehutanan khususnya kayu, ijin batas kewenangan pengelolaannya diatur dalam kebijakan pemerintah melalui sistem peraturan pemerintah dan perundang-undangan (UUPK,UU,PP,Perda).

5.   Lembaga non pemerintah (LSM), adalah lembaga indenpenden ( baik nasional dan internasional) yang memiliki kepedulian terhadap masalah pemberdayaan masyarakat dan  pelestarian hutan. Fungsi objektif dari lembaga ini adalah untuk memaksimumkan pengawasan, evaluasi, suportif dan korektif agar interaksi ketiga pelaku pengelola sumberdaya hutan berjalan dengan baik.    

Pola Pemilikan Lahan dan Persengketaan Kepemilikan Lahan

Seperti yang disampaikan oleh Suharjito (1999) dalam Heru Pratama (2010), ada dua macam hak dalam mengelola sumberdaya tanah dan hutan (yang mengacu pada kawasannya, bukan kepada hasilnya) di indonesia, yaitu hak milik dan hak menguasai oleh negara yang mana hak milik dipegang oleh perorangan atau individu, hanya badan usaha tertentu sebagai kekecualian yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memperoleh hak milik, sedangkan hutan negara disebut semua hutan yang bukan hutan “milik”. Dengan demikian maka pengertian “hutan Negara” itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan peraturan perundangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Konflik Penggunaan Lahan

Bahwa konflik penggunaan lahan terjadi akibat pertentangan dan pertikaian antara ke dua belah pihak terhadap penggunaan hak atas lahan sehingga memunculkan tantangan beserta ancaman dan kekerasan terhadap pihak lain yang juga merasa memiliki hak atas kepemilikan lahan.sisi lain  yang dapat mengakibatkan konflik penggunaan lahan yaitu:

a.    Adanya tumpang tindih dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan.

b.    Penataan batas, dimana masih terdapatnya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, hal ini khususnya terjadi pada areal HPH/HTI, batas-batas antara kampung, batas areal pertanian dan batas areal hutan adat.

c.    Ketidakpastian akan kepemilikan/penguasaan atas lahan, dalam arti masyarakat hutan yang secara umum kurang pendidikannya dan akses terhadap informasi merasa dihantui dengan legalitas, baik dalam hal kepemilikan (ownership) dan/atau penggunaan (user-right), memerlukan bukti “sertifikat”

d.    Adanya Penolakan Masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Lahan hutan mempunyai nilai manfaat yang besar, bagi masyarakat (khususnya masyarakat adat) lahan hutan sangat berfungsi ekonomis dari lahan terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan dan bahkan politik. Masyarakat luar (pengusaha dan masyarakat pendatang), lahan hutan mempunyai nilai komersil yang tinggi. (Nana Mulyana, dkk, 2001).

Pengertian Camat

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004  mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

1.   Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dandipersepsikan    merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

2.   Camat adalah  perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan Camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif, dan peneliti melakukan penelitian dibeberapa tempat seperti di Kantor Kecamatan Long Bagun, Kampung Rukun Damai, PT. Borneo Bakti Sejahtera yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014, Dalam penelitian ini penulis membedakan data menjadi dua macam yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara  Purposive Sampling, Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, observasi dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.     Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan

a.    Konsultasi:

Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan pihak PT. Borneo Bakti Sejahtera mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

           Berdasarkan penelitian penulis dalam upaya Camat menyelesaikan konflik dalam melakukan konsultasi terhadap pihak yang terlibat konflik  upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai masih belanjut

b.    Arbitrase (arbitration)

            Dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Long Bagun.

            Berdasarkan hasil Observasi dan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dengan upaya yang dilakukan Camat secara arbitrase tidak membuahkan hasil sehingga konflik belum dapat di selesaikan.

c.       Pengahan ( Mediasi)

Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari responden terkait dengan upaya Camat dalam melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa bahwa pada upaya mediasi ini konflik belum dapat di selesaikan.

2.     Faktor  Penghambat yang di Hadapi dalam Menyelesaikan Konflik

Mengatasi dan menyelesaikan suatu Konflik bukan suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat di atasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk penyelesaian konflik dan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak yang telah percayakan untuk menyelesaikan konflik. Sejauh proses yang telah dilakukan oleh Camat tampak sulit menemukan celah penyelesaian konflik karena terlihat dimana masyarakat tidak menerima ganti rugi yang di berikan selain itu masing-masing pihak menginginkan keputusan bersifat menguntungkan salah satu pihak saja hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi sehingga membuat Camat Long Bagun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut.

1.      Tuntutan Ekonomi

            Dalam disiplin ilmu perubahan sosial kebutuhan individu dalam hal kehidupan sosial tuntutan untuk hidup terlihat lebih maju dari warga yang ada disekitarnya adalah suatu keinginan yang didorong dari dalam diri yaitu tuntutan untuk mengaktualisasi diri misalnya ingin hidup lebih mewah dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya , demikian juga tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang terutama bagi setiap manusia sehingga menjadikan setiap orang dapat berbuat hal yang wajar maupun tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari bekerja dengan pekerjaan yang jujur sampai kepada yang tidak jujur.

Kesimpulan dan Saran      

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan Borneo Bakti Sejahtera di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun. Maka disimpulkan sebagai berikut :

1.   Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui upaya Camat dalam

menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai Camat  yaitu:

a.  Konsultasi

             Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan pihak PT. Borneo Bakti Sejahtera mengenai  permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai masih belanjut.

b.    Arbitrase (arbitration)

              Dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Long Bagun. Pada upaya ini Camat juga belum menemukan pihak yang bersalah karena kedua belah pihak yang berkonflik masing-masing menginginkan keputusan yang bersifat yang menguntungkan salah satu pihak saja.

c.    Penengahan (mediation)

              Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis. Camat perupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun pada langkah mediasi ini konflik pertanahan belum dapat diselesaikan. karena masyarakat Kampung Rukun Damai berkonflik dengan Kepala Kampung hal ini yang menjadi hambatan- hambatan bagi Camat dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Kampung Rukun Damai .

2. Pihak yang terlibat konflik adalah masyarakat Kampung Rukun Damai  dengan PT. Borneo Bakti Sejahter (  PT. BBS ) dalam konflik ini pemerintah Kecamatan telah berupaya menyelesaikan konflik tersebut untuk menyelesaikan konflik ini Camat Long Bagun telah melakukan beberapa upaya berupa konsutasi, arbitrase dan mediasi namun dari beberapa upaya yang telah di lakukan tidak dapat menyelesaikan konflik karena terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian konflik tersebut

3. Dari beberapa upaya yang telah dillakukan Camat belum membuahkan hasil sampai saat ini, konflik masih berlangsung dan masih dalam proses penyelesaian dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi Camat  dalam menyelesaikan konflik pertanahan  berdasarkan penelitian diketahui adanya kebutuhan individu dalam hal kehidupan sosial tuntutan untuk hidup terlihat maju,  demikian juga tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang terutama bagi setiap manusia sehingga menjadikan setiap orang dapat berbuat hal yang wajar maupun tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari bekerja dengan pekerjaan yang jujur sampai kepada yang tidak jujur. Hal ini merupakan penghambat bagi Camat dalam menangani masalah konflik pertanahan yang terjadi sehingga sampai saat ini konflik masih dalam proses penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi. 1982. Pengantar Sosiologi. Sukarta: Ramadani

Arikunto Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.     Jakartaka : Renika Cipta

Chandr, R. 1999. Konflik Dalam Hidup Seharri-hari, Yogyakrta : Kanisius

Heru Pratama, 2010. Perencanaan Pembagunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Konflik Lahan Di Desa). Skripsi  S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Hidayat, H., dkk. 2006  Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Taman Nasional : Era Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI

Maswadi Rauf. 2002. Konsesus Politik Sebuah Penjajahan Teoritis. Jakarta : Drijen Dikti Depdikbud

Miles, Matthew, B. Dan A. Michel, Huberman. 2007 Analisis Data Kualitatif. Cetakan 1. Jakarta : UI -Press

Lisman Sumardjani, Konflik Sosial Kehutanan. Mencari penmahaman untuk penyelesaian Konflik terbaik, Desember 2006

Moleong, Lexy, J 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulayana, N,. Dkk, 2001. Identifikasi Potensi Konflik Pembangunan Lahan di Kawasan Hutan Lestari, Kalimantan Timur . Bogor : PT. Mitra Lingkungan Dutaconsul

Nawari, Hadari. 2005. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press

Nurhadiantomo. 2004. Hukum Reintegrasi Sosial Konflik-konflik Sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadilan Sosial. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Pickering, Peg .2001 How to Manage Conflit = Kiat Menangani Konflik. Jakarta Erlanga

Soerdjono Soekanto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta  : Grafindo Persada

Dokumen- dokumen

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Indonesia, Jakarta

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan Daerah

Peraturan Penerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Sumber Internet

http://infosawitrian,blongspot.com/p/ketentua-pengelolaan-perkebunan-kelapa.html( diaskes pada tanggal 23 maret 2014)

http://rajaprestasi.com/2009/manajemen -konflik-cara-mengelola-konflik-secara-efektif (diaskes pada tanggal 23 maret 2014)

htt://jepits.worpress.com/2007/12/19/manajemen-konflik-definisi-dan-teori-teori-konflik (diaskes pada tanggal 28April 2014)

http://soil.faperta.ugm.ac.id./tj/1991/1991%20kema.pdf (diaskes pada tanggal 25 mei 2014)

http://elcom.umy.ac.id/alschol/mualimin_muhammadyah/file.php/1/materi/geografi/LAHAN%20POTENSIAL%20DAN%20LAHAN%20KRITIS.pdf, (diaskes pada tanggal 25 mei 2014)

---

[1] Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.